Pilkada Tak Langsung ; Sebuah Langkah Mundur Demokrasi? Atau langkah Maju bagi Dunia Perpolitikan Indonesia?

 

source picture : iberita.com

Jumat dini hari, 26 September 2014, rapat paripurna DPR RI akhirnya memutuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan ke tata cara lama, yaitu melalui DPRD. Keputusan ini sudah lama diprediksi banyak pihak, mengingat pengakomodir pilihan Pilkada Tak Langsung memang mayoritas suara di DPR RI.

Keputusan ini memang sangat disesalkan banyak pihak, terutama dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Rakyat Indonesia sudah terbiasa melakukan pemilihan secara langsung, semenjak tahun 2004 dimana dimulai dengan terpilihnya Presiden Sby bersama wakilnya Jusuf Kalla, dalam pemilihan presiden langsung yang pertama di Indonesia.

Presiden Sby pun mendapat cemoohan di media sosial, karena Partai Demokrat justru melakukan aksi WO pada sidang paripurna kemarin. Padahal Sby sudah mendengungkan akan mendukung pilkada secara langsung. Hal ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas Sby. Banyak cemoohan dan meme yang bernada mengejek konsistensi Sby di dalam pendiriannya.

Keputusan ini dianggap banyak pihak sebagai langkah mundur daripada demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pilkada secara langsung bahkan sangat diapresiasi oleh pihak luar. Karena masih banyak negara demokrasi tapi tidak melalui mekanisme pemilihan secara langsung. Presiden Sby pun merupakan produk dari pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Di sisi lain, keputusan ini menjadi bukti bagaimana peran oposisi yang kuat di DPR RI. Sampai saat ini, kekuatan oposisi di politik Indonesia masih dianggap kurang bertaji. Hal ini bisa dilihat dari dua edisi pemerintahan sebelumnya, di,mana peran oposisi dianggap terlalu lemah karena banyaknya partai yg merapat ke pemerintahan.

Kemenangan KMP juga dianggap sebagai bukti bahwa koalisi bisa terus berjalan dengan komitmen. Seperti yang kita tahu, koalisi pada masa pemerintahan terdahulu cenderung berubah-ubah. Hal ini tampak dari komitmen Partai Golkar yang cenderung tidak konsisten di dalam koalisinya, baik sebagai pendukung pemerintah, atau oposisi.

Keputusan ini masih menjadi pro dan kontra. Dan itupun belum final, karena masih banyak pihak yang akan melayangkan gugatan ke MK. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan UU Pilkada tak langsung ini pada akhirnya.